MASYARAKAT PELAYANAN PENDIDIKAN

Keberhasilan proyek pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, dikenal sangat tergantung pada perhatian yang diberikan pada faktor manusia. Apabila hanya digunakan pendekatan teknis belaka dengan asimisi pemenuhan kebutuhan masyarakat secara otomatis, maka hal ini tidak akan membawa hasil. Sangat disayangkan bahwa pada banyak tahap perencanaan pembangunan tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan pokok tentang kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Ini membuktikan bahwa pendekatan lama secara vertikal (top down) belum berubah menjadi bottom up yang efektif (Rukmana, 1993).

Dengan adanya reformasi disegala bidang termasuk pendidikan tentu saja akan diikuti dengan perubahan dalam sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan. Kesadaran anggota masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan dan program publik pada umumnya akan semakin meningkat. Keadaan ini akan terjadi pada sektor pendidikan. Orang tua dan anggota masyarakat akan menjadi stake holder yang semakin aktif dalam memantau pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan (Indryanto, 1998).

Implikasinya, public accountability dan efficacy menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan. Manakala anggota masyarakat dan orang tua menjadi stake holder yang aktif terhadap kebijakan dan program pendidikan. maka mereka juga menuntut bahwa kebijakan dan program pendidikan juga mencerminkan kepentingan mereka. Permasalahan yang dikemukakan tidak hanya pada kebijakan dan program apa yang akan dilaksanakan, tetapi mengapa kebijakan program pendidikan itu yang dilaksanakan. Anggota masyarakat dan orang tua melalui kelompok kepentingannya akan secara lebih langsung terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan. Melalui proses ini mekanisme public accountability akan berlangsung.

Sayangnya yang terjadi selama ini peran serta masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan proses pendidikan (Pengambilan keputusan, monitoring, pengawasan dan akuntabilitas). Dengan demikian, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada orang tua sebagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan (Anonymous, 2000).

Untuk mengkaji dan mengevaluasi tercapainya tujuan perencanaan adalah dengan penelitian. Salah satu penelitian yang berguna dalam mengevaluasi sasaran dan tujuan suatu program, terutama yang berorientasi kepada masyarakat adalah Penelitian Survai. Dari penelitian ini dapat diketahui sejauh mana tujuan yang digariskan pada awal program tercapai (Mantra, 1998).

PENDIDIKAN DAN FASILITASNYA

Pendidikan adalah salah satu aset bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan adalah keberhasilan negara dalam mengangkat derajat dan martabat bangsa, bangsa yang tertinggal dan terbelakang dalam pendidikannya maka akan menjadi bangsa yang terbelakang dan tertinggal juga dalam percaturan dunia. Kemajuan pendidikan di suatu Negara berkaitan erat dengan keberadaan fasilitas pendidikan karena fasilitas pendidikan memiliki dua peran penting dalam suatu wilayah. Pertama, menentukan kualitas sumberdaya manusia dan yang kedua menjadi penentu bagi perkembangan suatu wilayah. Sebagai penentu kualitas sumberdaya manusia, fasilitas pelayanan pendidikan dianggap sebagai basic need sehingga sistemnya barus menjangkau seluruh masyarakat. Sebagai penentu perkembangan wilayah fasilitas ini menjadi komponen utama dalam penentuan hiraki pusat pelayanan dan pertumbuhan suatu wilayah. pendidikan

Penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan secara efektif dan efisien penting dalam pengembangan wilayah, keberadaan sarana dan prasarana pelayanan dapat menjadi pemacu sekaligus penghambat perkembangan suatu wilayah. Oleh karenanya jika suatu kota, terutama kota kecil dan menengah, ingin memantapkan perannya sebagai penyangga pusat pertumbuhan maka keberadaan fasilitas pelayanan yang ada perlu mendapat perhatian 1ebih dan dikaji agar dapat diketahui efektivitas dan efisiensi pelayanan yang dapat diberikan.
Bencana alam gempa bumi tektonik yang memporak-porandakan Yogyakarta dan Jawa Tengah telah meninggalkan akibat dan dampak yang sangat luar biasa dalam dunia pendidikan. Berbagai macam sarana dan prasarana serta infra struktur pendidikan hancur dan luluh lantak digoncang oleh kekuatan gempa 5,9 SR. Kabupaten Bantul sebagai wilayah yang mengalami dampak gempa paling parah. Salah satu kerusakan yang paling parah adalah kerusakan fasilitas pendidikan dimana terdapat lebih dari 500 gedung sekolah dasar yang rusak dengan kategori hancur dan rusak berat. Bahkan data laporan awal tim gabungan Bapenas dan Pemda DIY menyebutkan lebih dari 900 gedung sekolah (90%) di Bantul mengalami kerusakan dan kehancuran. Pada sektor pendidikan, kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun untuk bangunan dan Rp 58,8 miliar untuk peralatan pendidikan. Di Jogja, sekitar 2.155 fasilitas pendidikan, dari gedung hingga peralatan KBM mengalami kerusakan dan hancur sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Hal yang memperparah kerusakan fisik fasilitas pendidikan adalah hampir seluruh bangunan Sekolah Dasar di pedesaan dibangun pada sekitar tahun 1970-an dengan dana INPRES. Maka dari itu, mutu dan kelayakan bangunan tidak memenuhi standar untuk penyelenggaraan proses KBM lagi.
Kabupaten Bantul mengalami kerusakan baik itu hancur, rusak berat, maupun rusak ringan. Beberapa Kecamatan yang mengalami kerusakan sekolah terparah adalah Kecamatan Piyungan, Pleret, Jetis, Imogiri, dan Pundong.. Salah satu alasan parahnya kerusakan fisik yang terjadi di kecamatan-kecamatan ini karena sebagian dari daerah-daerah ini berada pada jalur patahan gempa.
Setelah lebih dari setahun gempa berlalu perlu dilakukan tindakan cepat guna menghindari kerugian yang lebih besar seperti terhambatnya proses pendidikan secara umum di Kabupaten Bantul. Observasi di lapangan mengindikasikan bahwa sejumlah sekolah, meskipun tampak aman, telah mengalami kerusakan parah yang tidak terlihat yang dapat berbahaya bagi anak-anak sekolah. Karena banyaknya gedung sekolah yang berumur lebih dari 35 tahun dan tidak lagi memenuhi standar keamanan terhadap gempa bumi, rekonstruksi menyeluruh harus diprioritaskan di atas perbaikan dan rehabilitasi. Namun juga perlu diperhatikan bahwa proses rekonstruksi tersebut harus memungkinkan semua siswa mendapatkan akses pendidikan dan fasilitas sekolah secara adil dan merata. pendidikan